PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN DELI SERDANG
DOI:
https://doi.org/10.35145/bilancia.v10i1.5628Kata Kunci:
Good Governance, Regional Inspectorate, APIP, Internal Audit, Financial Loss Recovery, SAKIP, Deli SerdangAbstrak
This study analyzes the role of the Regional Inspectorate of Deli Serdang Regency in supporting the implementation of good governance, particularly in preventing and addressing regional financial losses. Good governance emphasizes transparency, accountability, participation, effectiveness, and rule of law in public administration. As the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Inspectorate plays a strategic role through audits, evaluations, and monitoring of government performance. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review. The findings show that the Inspectorate has implemented internal oversight in a systematic and continuous manner, although several challenges persist, including limited human resources, insufficient budget support, and resistance from audited entities. Despite these constraints, the Inspectorate has shown progress in reporting, audit follow-up, and financial loss recovery. In 2024, the Inspectorate identified regional financial losses exceeding IDR 3 billion. The achievement of a BB rating in the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) and the APIP capability level reaching Level 3 reflect effective supervisory functions. The study concludes that strengthening human resource capacity, developing integrated monitoring systems, and enhancing regulatory support are essential for optimizing the Inspectorate’s role in realizing clean and accountable governance in Deli Serdang Regency.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam mencegah dan menindaklanjuti kerugian daerah. Good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis melalui pelaksanaan audit, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya pengawasan internal secara sistematis dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan resistensi dari organisasi yang diawasi. Meskipun demikian, kinerja Inspektorat menunjukkan tren positif dalam pelaporan, tindak lanjut hasil audit, dan pemulihan kerugian daerah. Selama tahun 2024, Inspektorat berhasil mengidentifikasi kerugian keuangan daerah sebesar lebih dari Rp3 miliar. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan capaian nilai BB serta kapabilitas APIP pada level 3 menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas, sistem informasi pengawasan, serta dukungan regulasi yang kuat sangat penting dalam optimalisasi peran Inspektorat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Deli Serdang.
Unduhan
Referensi
Deli Serdang, I. K. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
Deliana, Nurlinda, Gultom, A. S., Khanti, L., Jati, D. F., Marbun, V., Banjarnahor, C. D., & Simamora, M. F. A. (2024). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah. In Pustaka Media Publishing. https://katalog.pusmed.com/index.php/katalog/article/view/2/2
Hasibuan, R. P. S. (2021). Komitmen Mutu Sebagai Tolak Ukur Dalam Keberhasilan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 11(2), 59–69. http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1727
ISO 37000. (2022). ISO 37000:2021 Governance Of Organizations - Guidance. February, 1–19. https://committee.iso.org/files/live/sites/tc309/files/ISO 37000 slides/ISO 37000 Governance of organizations - Guidance - v1 2022 web.pdf
Khikmwanto, Renaldy, & Riyadi. Sahrul. (2024). Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah Ditinjau dariPerkembangan Ilmu Pemerintahan. Aktivisme?: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1(4), 10–22.
KPK. (2024). KPK Dorong Penguatan APIP untuk Akselerasi Pencegahan Korupsi di Daerah. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah
Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, Ek. F. Al. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Implementation of Public Accountability System in Realizing Good Governance in Indonesia). Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 3. http://jurnaldialektika.com/
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Pub. L. No. 2, 1 (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/319363/permendagri-no-2-tahun-2025
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 12 (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Details/5832/pp-no-12-tahun-2017
Provinsi Sumatera Utara, B. R. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah ( IHPD ) Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara. 1–127.
Riski, R. A., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kompak?:Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15(1), 122–133. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.624
Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1–20. https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20
Serdang, I. K. D. (2024a). Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). https://inspektorat.deliserdangkab.go.id
Serdang, I. K. D. (2024b). Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Deli Serdang. https://inspektorat.deliserdangkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi
Simanjuntak, S. D., Hutahaean, M. O., Silalahi, E. D., & Nababan, J. (2024). 3524-3532. 4, 3524–3532.
Sugianto, B., & Utami, I. (2017). Rekonstruksi Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Daerah Menuju Good Governance. Lex Librum?: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 109–120. https://doi.org/10.46839/lljih.v10i2.917
Sutaryo, Sutopo, B., & Setiawan, D. (2010). Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010, 1–31. https://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/SNA13-PURWOKERTO.pdf
Tobalong, I. D. K. (2023). Bimtek Penyusunan PKPT Berbasis Resiko. https://inspektorat.tabalongkab.go.id/view/berita/2023-11-20-bimtek-penyusunan-pkpt-berbasis-resiko
UNDP. (1997). Governance For Sustainable Human Development. Administrator United Nations Development Programme, 17(2), 52.
Yahya, I., Hasibuan, R. P. S., Torong, Z. B., & Muda, I. (2018). Factors that influence success implementation of government accounting standard (SAP) based on acrual in the government of the districts/cities in North Sumatera Province. Journal of Management Information and Decision Sciences, 21(1), 1–14.
Yulianty, D.?; H. S. U. (2023). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud. Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains, 3(02), 574–582. https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss02.2023.2121.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
